Menurut saya,ada dua nama Dahlan yang memang membawa perubahan besar di republik ini. Satu Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah di awal abad 20 ini dan yang kedua adalah Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN RI yang mantan CEO PLN dan founder jaringan media Jawa Pos. Dahlan yang pendiri Muhammadiyah membawa perubahan besar pada umat Islam yang saat itu terjebak dalam taklid dan kejumudan. Umat Islam di era Dahlan saat itu tidak saja umat yang miskin dan bodoh, tapi juga tidak memiliki kebanggaan sebagai umat yang pernah mencerahkan dunia abad 7 sampai dengan abad 14. Gerakan Ahmad Dahlan yang fokus memperbaiki umat dari sisi pendidikan,akhirnya memang membawa perubahan besar yang hingga kini dirasakan manfaatnya. Film Sang Pencerah tentangnya tak berlebihan merekam sejarah perjuangannya. Kini Muhammadiyah adalah organisasi umat Islam yang paling banyak memiliki aset untuk memberikan layanan kepada masyarakat tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang kesehatan.

***

Dahlan yang Iskan membawa perubahan besar pada aspek komunikasi. Sebagai orang yang besar dan berhasil di bidang jurnalistik, Dahlan Iskan (DIs) nampaknya memang tidak mau berubah. Walau sudah menjadi CEO PLN, ia masih selalu menulis sebulan sekali dalam CEO Notes-nya yang dipublikasi di internal PLN tapi lalu ‘bocor’ kemana-mana dan akhirnya malah dibukukan dan bisa dinikmati masyarakat. Tulisan-tulisannya masih tetap renyah dan enak dinikmati walau seringkali bercerita soal jeroan perusahaan negara urusan hidup mati ini (maksudnya, byar pet listriknya..). Masyarakat – minimal saya -, jadi tahu bagaimana PLN saat DIs menjadi top manajemennya dan bagaimana ia mulai membongkar soal-soal dasar kelistrikan : dari kelangkaan bahan bakar untuk pembangkit sampai rasio elektrifikasi yang harus segera diatasi di pelosok-pelosok negeri kita. Tentu saja tidak hanya membongkar tapi tidak memasangnya (membereskan) kembali, DIs juga memberi insight bagaimana harus mensolusikannya. Saya seperti membaca laporan wartawan yang sekaligus memberi opini bagaimana seharusnya suatu hal diselesaikan. Dengan posisinya saat ini yang sudah menjadi Menteri BUMN, DIs pun tetap tidak berubah. Hampir dua mingguan sekali ia menulis apa saja. Tapi tentu soal ke-BUMN-an dan tetap ditulis di harian Jawa Pos, harian miliknya. Rangkaian tulisan yang ia sebut Manufacturing Hope itu, membahas semua hal di BUMN. Soal garam, soal hotel, soal kereta api, soal angkutan udara, soal gas, soal pupuk,soal perkebunan dan telekomunikasi. Saya menikmati tulisan-tulisan itu.

***

Keputusan Presiden SBY yang mengangkatnya menjadi Menteri BUMN dalam reshufle kabinet akhir 2011 lalu memang memancing analisis. Salah satunya adalah bahwa keputusan itu tak lepas dari kepentingan Pemilu 2014 nanti. Untuk test the water, diangkatlah dulu DIs menjadi CEO PLN yang ternyata memang memberikan terobosan dalam memimpin PLN selama dua tahun. Kepentingan SBY untuk mengangkat DIs tentulah menjadikan jaringan Jawa Pos sebagai tulang punggung komunikasi publik SBY dan juga Partai Demokrat. Logis juga jika melihat kenyataan bos MNC Group (RCTI, Harian Seputar Indonesia) Hari Tanusudibjo adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang memperkuat posisi Surya Paloh, pemilik Media Group (Media Indonesia, Metro TV) pendiri ormas Nasdem. Lalu Ketum Partai Golkar pun pemilik TVOne. Dan di Indonesia, yang begitu luas dan beragam penduduknya, manipulasi media adalah salah satu kekuatan politik juga. Dengan keberadaan DIs di kabinetnya, meski mungkin tak ada instruksi SBY secara langsung, DIs dengan kekuatan jaringan Jawa Pos-nya kini diharapkan bisa menambah atau paling tidak memperbaiki pencitraan SBY saat ini. Dua tulisannya yang menceritakan suasana Sidang Kabinet dan popularitas mobil Esemka, mungkin bisa jadi salah satu indikasi itu. Jika Nasdem sudah diback up MNC Group dan Media Group, lalu Golkar melalui TVOne, bagaimana dengan Demokrat?

***

Sebagai analisis, sah-sah saja. Toh DIs tidak minta jadi CEO PLN dan juga Menteri BUMN. Mesti pada akhirnya tidak (atau tidak bisa) juga menolak amanah tersebut. Bagi saya, keberadaan DIs di jajaran Kabinet adalah anugerah buat rakyat Indonesia. Bagaimana suasana SBY memimpin Sidang Kabinet dengan nuansa kegeraman (kalau tidak dibilang kemarahan), kita bisa tahu. Bagaimana decision making process DIs memilih Dirut BUMN kini, kita menjadi tahu. Bagaimana pragmatisnya DIs menyederhanakan soal-soal di BUMN, kita jadi mengerti dan pastinya berharap memang itu penyelesaiannya. Namun jika analisis diatas benar, saya pun berharap DIs tetap menjaga integritasnya demi membaiknya kehidupan di Republik ini. Karena toh jabatan di kabinet memang jabatan politis.
Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya pasti memancarkan kejujuran dan ketulusan.
Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya tidak hanya memberi pencerahan bagi masyarakat, tapi juga mendorong perubahan cara berkomunikasi pemimpin dan yang dipimpinnya.
Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya tidak sekedar hanya curhat (curahan hati) seseorang yang tidak bisa dilarang menulis, tapi akan menjadi gunting Alexander yang akan menjadi solusi berbagai permasalahan bangsa ini.
Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya memang tetap menunjukkan Pak Dahlan Iskan yang tidak berubah.

Pak Dahlan Iskan, semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan mengemban amanah.***

Januar Setyo Widodo

Rakernas IV Sekar Telkom sudah usai tanggal 28 Oktober 2011 lalu, tepat pada hari peringatan ke-83 Sumpah Pemuda. Banyak sudah yang ditelurkan rekan-rekan Pengurus Sekar Telkom yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Ada review program kerja, ada pula Rekomendasi. Baik kepada Pemerintah maupun kepada manajemen Perusahaan. Tapi saya tidak ingin menulis hal-hal seputar Rakernas kemarin. Bukan itu yang ingin saya tulis dan ceritakan, karena namanya juga Catatan Pribadi. Soal Rakernas IV lalu, selain sudah banyak diulas di website Sekar Telkom, akan lebih pas nanti pada saatnya DPP Sekar Telkom yang mengumumkan secara resmi konten-konten Rakernas IV. Kita tunggu saja ya. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kepada ratusan Pengurus Sekar Telkom yang hadir mewakili kami-kami para anggota. Terima kasih juga saya ucapkan tentunya kepada yang sudah memberi ijin sehingga kehadiran kawan-kawan Pengurus menjadi mungkin.

***

Setelah diminta menyampaikan orasi atau tepatnya sharing dihadapan 400-an Pengurus Sekar Telkom seluruh Indonesia Kamis pagi (27/10) itu, saya, Mas Wisnu Adhi (Ketua Umum), Mas Wibowo Sugiarto (mantan Ketua DPW 5 Jatim), Mas Iman (Bendahara Umum DPP) meluncur ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I, Makassar. Ya, saya memang sudah meniatkan diri menjenguk senior-senior Telkom yang sekarang sedang kena musibah itu. Setelah mengontak kawan-kawan di kantor Telkom Makassar untuk memfasilitasi ke pengelola Lapas, akhirnya kami bisa masuk dan bertemu beliau-beliau. Mereka bertiga, lengkap, ternyata sudah menunggu kami. Pak Heru Suyanto, Pak Eddy Sarwono dan Pak Koesprawoto. Kami diterima di ruang internet yang dibangun Telkom untuk Lapas Makassar. Ada sekitar 10 PC berjajar disitu. Dindingnya dihiasi dengan promo Speedy dengan warna ceria khas Speedy, merah penuh semangat. Ruangannya pun ber-AC. Kalau sudah masuk disitu, pasti tak akan menyadari bahwa kita sebenarnya ada di ruangan salah satu Lapas dengan kapasitas 1000-an narapidana, terkurung dan dibatasi kebebasannya. Setelah bersalaman dan saling berpelukan, kami pun ngobrol ringan. Mereka bertiga mengenakan pakaian sehari-hari sebagaimana kalau kita santai. Pak Heru pakai kaos, Pak Eddy pakai kemeja lengan pendek garis-garis biru dan Pak Koesprawoto memakai baju koko plus peci khas Makassar. Pak Heru, mantan Ketua Kopkar Siporennu Divre-7, bercerita dengan semangat ‘teman-teman’ barunya sekarang ini. Pencopet, perampok, pembunuh bahkan teroris pengebom pasar Makassar beberapa waktu lalu. Cerita Pak Heru ini kadang ditimpali dengan canda ringan Pak Eddy maupun Pak Koesprawoto. Masih dengan suasana ringan, Pak Eddy, mantan Deputy KKSO Divre-7, pun menceritakan bagaimana suasana batinnya – dan tentu saja keluarganya – paska dimuatnya berita mereka besar-besar di salah satu harian nasional bergengsi di Republik ini awal tahun ini. Pak Koesprawoto – mantan KKSO Divre-7 KTI, yang selama perbincangan itu tak lepas dari senyum ikhlasnya, sempat menambahkan cerita sendu saat ditanya wartawan ketika KPK menanyakan kenapa kok mereka lari. Tetap dengan senyum yang – saya yakin seperti yang saya lihat saat itu – Pak Koes menjawab dengan datar, “ Saya bukan buron Mas”. Cukup lama rupanya kita silaturahmi. Hampir dua jam, dan ketika waktu menunjukkan pukul 13 WITA kami pun pamit.  Tak lama, sebelum kami keluar ruangan internet tersebut, kami melihat rombongan Mas Wartono ‘Ipung’, Ketua MPO Sekar Telkom juga datang menjenguk. Jujur saja, melihat Mas Ipung yang memang kenal baik dengan beliau-beliau bertiga berpelukan dengan ketiganya satu per satu, ada sedikit ras ngregel (= haru) di hati saya…Ya, mungkin saja saya sedang melow, kata anak-anak jaman sekarang. Bagaimana tidak melow, saya yang masih diberi kebebasan saja masih sering mengeluh, menggerutu dan kadang marah-marah tidak puas. Sementara ketiga beliau itu masih bisa tersenyum dan tertawa di tengah musibah yang mereka alami. Saya jadi teringat lagunya Kupu-Kupu Malam Titiek Puspa yang legendaris itu, “…kadang dia tersenyum dalam tangis…”

***

Dalam perjalanan pulang dari Lapas, sambil mencari makan siang, ingatan saya melayang ke tahun 2006 lalu. Tepatnya saat Rakernas II Sekar Telkom yang dilaksanakan di bulan Maret 2006 di kantor Divre 5, di Surabaya. Saat itu, seluruh peserta Rakernas II Sekar berdiri memanjatkan doa kepada Illahi Robbi agar para senior leader Telkom saat itu, Pak Jhon Welly (Direktur SDM), Pak Komaruddin SK (mantan Diropsar), Pak Doddy Sudjani (mantan Kadivnet) dan Pak Endy Prijanto (mantan Kaprobis VoIP) – yang sedang ditahan di Bareskrim Polda Jabar – diberi kekuatan batin, ketabahan dan kesabaran dalam menjalani cobaan mereka. Saat itu, sebagai Ketua Panitia Rakernas II Sekar Telkom, saya memutarkan rekaman hampir 1 menit kondisi ‘penginapan’ para senior kita itu : beberapa sel ukuran 2 x 1 m, tumpukan baju dimana-mana, bekas-bekas makanan dan ceceran air dimana-mana. Banyak peserta Rakernas saat itu yang menyeka mata mereka. Saat itu Pak John dkk dicampur dengan dua orang tahanan wanita yang baru datang. Beberapa bulan sebelum Rakernas II itu, setelah mendengar Pak Jhon dkk ditahan di Polda Jabar pada Desember 2005, beberapa kali saya membezuk beliau. Ya, seperti pas saya di Lapas Makassar, jika bezuk Pak Jhon dkk pun hanya ngobrol ringan, tertawa dan kadang mentertawakan hal yang seharusnya menjadi sumber kesedihan.

***

Kawan-kawan, bukan maksud saya membuka luka lama. Hanya sekedar berbagi, betapa dunia bisa berubah seketika tanpa pernah kita bisa menolaknya. Yang di Polda Jabar, konon sudah di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)-kan alias tidak pernah P21 (berkas lengkap diterima Kejaksaan dan siap untuk dituntut di Pengadilan). Namun, yang di Makassar, ketiga beliau sudah menjalaninya delapan bulan dari 6 tahun yang dituntutkan Jaksa. Ditambah dengan 5 bulan saat di Rutan, total jadi 13 bulan sudah Pak Koes – yang sumeleh dan penuh senyum ikhlas – bersama Pak Heru dan Pak Eddy, menjalani hari-hari yang begitu berbeda. Saat ini Pak Koes dkk sedang menunggu proses PK (Pengajuan Kembali) di MA setelah Kasasi mereka ditolak.

Kapan hal diatas akan selesai, terutama kasus Makassar? Apakah PK yang diajukan bisa dimenangkan ? Apakah akan ada keadilan ? Tidak tahu. Tapi Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang baru, sudah memberi angin segar. Tiga hal pertama yang akan ia lakukan di Kementerian BUMN adalah pertama, mengurangi rapat-rapat di BUMN menjadi 50% (belum jelas sebetulnya, rapat-rapat di Kementerian BUMN atau di BUMN-nya?). Kedua, mengurangi kemewahan yang biasa diterima di BUMN (belum jelas juga ukuran kemewahan yang mau dikurangi Pak Dis, panggilan akrab beliau). Dan ketiga, direksi BUMN harus berorientasi kepada hasil, bukan proses. Statement ketiga inilah yang saya maksud angin segar. Ini sepertinya terkait dengan proses pembuatan dan pelaksaaan kebijakan korporasi yang rawan kena cap korupsi. Artinya, tafsir saya kepada ucapan Pak Dis, sepanjang itu aksi korporasi, jangan takut kena gebuk tuduhan korupsi. Betul begitu Pak Dis ? Kalau betul seperti itu, mungkin test the water pertama adalah kasus Pak Edhi Widiono, mantan Dirut PLN yang sekarang sedang menjalani persidangan dengan tuduhan korupsi. Salah satu yang klausul yang dipertanyakan pengacara Pak Edhi adalah kenapa penetapan kerugian negara justru setahun setelah Pak Edhie dikenakan status tersangka. Bukan sebelumnya. Mungkin maksud si pengacara, kok tuduhan kerugian negara-nya seperti dicari-cari dulu, sementara Pak Edhi sudah ditahan duluan. Apa begitu ya? Wallahu’alam…

Ya, baik kasus Jabar maupun kasus Makassar memang punya kemiripan kalau tidak dibilang sama. Sama-sama soal kebijakan VoIP, sama-sama mengandung tuduhan ‘menyebabkan kerugian negara’ alias korupsi. Yang beda, kasus Jabar akhirnya SP3, sementara kasus Makassar jalan lagi setelah Januari 2008 ketiganya divonis bebas di Pengadilan Negeri namun kalah saat banding di Kejaksaan Tinggi dan Kasasi di MA.

Pak Dis, kalau memang niatnya menjadikan BUMN efisien dan produktif, statement ketiga Bapak sudah bagus dan benar. Efisien, karena kebijakan pengadaan misalnya, yang diadakan dengan pentahapan yang tidak perlu dan terlalu bertele-tele, jadi malah tidak efisien. Belum lagi kena ancaman korupsi. Produktif, karena waktu yang kadang terbuang cukup banyak untuk pengadaan alat-alat produksi, bisa digunakan untuk running the business soon. Seperti jargon Bapak sesaat setelah pelantikan Menteri : Kerja, kerja, kerja ! Yang ditunggu barangkali adalah realisasi dan konsistensi Bapak. Mengingat dibawah kekuasaan Bapak, ada 140-an BUMN dengan segunung permasalahan yang ada.

***

Saya – dan tentunya kawan-kawan pembaca -, berharap kasus Makassar adalah kasus terakhir yang menimpa Telkom tercinta. Selain menguras energi, tak ternilai kerusakan batin dan psikologis yang dirasakan para ‘tersangka korupsi’ itu. Tak bisa dibayangkan bagaimana keluarga dan keluarga besar mereka, mengelola musibah ini dan menempatkannya dalam relung hati dan kesabaran luar biasa, karena tetap yakin bahwa Gusti Allah iku ora sare… (Gusti Allah itu tidak tidur).

Tentu tak pernah dibayangkan bahwa hari-hari akhir pengabdian di Telkom, tidak dinikmati dengan baik dan layak. Karakter mereka dipermainkan untuk tidak mengatakannya dihancurkan. Saya kira mereka-mereka sudah menjalankan tugas mereka dengan baik saat mereka harus mengambil keputusan. Kalaupun saat ini sedang dibalik jeruji, tak berarti mereka bersalah. Ya, di jaman seperti sekarang ini, bekerja dengan baik rupanya tidak cukup. Mesti juga dengan kehati-hatian. Tapi terlalu hati-hati, tak akan ada inovasi maupun terobosan. Apalagi lingkungan BUMN dimana sekarang kita bekerja, semua bisa menjadi masalah dan dipermasalahkan di kemudian hari. Mudah-mudahan, kasus billing air time yang sedang dijadikan bola panas APWI (Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia) akhir-akhir ini, tak berakhir di meja panas pengadilan. Mudah-mudahan program TRRT (Telepon Rumah Tagihan Tetap) yang konon banyak membuat masyarakat (baca : konsumen) marah dan kehilangan respek kepada kita (baca : Telkom), bisa diselesaikan dengan baik oleh kita. Kita tidak ingin tentunya, dulu Telkom berhadapan dengan aparat, kini Telkom berhadapan dengan masyarakat yang notabene, memberi penghasilan kepada kita dan keluarga. Pak Jhon Welly dkk, Pak Koesprawoto dkk, Pak Edhi Widiono mungkin pada akhirnya tidak bersalah. Namun cap korupsi yang ‘dipaksa’ disandangkan kepada mereka, tak akan pernah mudah hilang begitu saja. Mungkin betul kata Pak Koes saat itu, bahwa saat Orde Baru cap paling mengerikan adalah ‘tidak bersih lingkungan’ dan sekarang cap itu berganti menjadi cap ‘korupsi’. Namun Tuhan memang Maha Penyayang…Kasih SayangNYA pun Ia tunjukkan lewat kawan-kawan Telkom di Makassar yang tak lepas berkirim makanan ke Lapas Makassar tiap hari, mengumpulkan kencleng ala Prita Mulyasari dan tentu saja membezuk beliau-beliau itu. Saya pun mendengar, beberapa Direksi dan Komisaris Telkom sudah menyempatkan bezuk Pak Koes dkk. Pak Jusuf Kalla (saat VoIP booming di tahun 1999, masih Komut PT. BSI mitra KSO Divre-7) pun sudah membezuk mereka. Ya, solidaritas memang indah dan menyejukkan hati. Begitulah memang seharusnya kita di Telkom, tak hanya bekerja namun juga harus tetap bersaudara dalam kondidi apa pun.

Saat pulang, dengan dada yang agak berat saya berbisik kepada Pak Koes, “ Pak, saat ini benar-benar saya hanya bisa berdoa agar Bapak dkk tetap sabar dan ikhlas….Saya pamit dulu ya Pak, mohon doa bisa meneruskan karya  Bapak di Telkom…”.

Januar Setyo Widodo

Mantan Ketua DPW Sekar Telkom Wilsus (2007-2010)

Sambil menunggu kereta yang akan membawa pulang malam ini Jumat (23/12) pukul 22.40 WIB, saya mencoba explore gadget di tangan saya yang beberapa waktu menjadikan Jakarta terkenal di seantero dunia. Ya menjadi terkenal, hanya karena diskon 50% untuk seribu pembeli pertama langsung menciptakan ribuan kerumunan massa dan menghasilkan puluhan orang pingsan dan cedera ! Luar biasa ya animo masyarakat kita untuk hal-hal konsumtif beginian.Langsung saja Jakarta jadi beken. Entah kenapa media asing memuat kejadian itu. Apa karena kerumunan ribuan massa yang antri sejak dini hari karena sebuah promo gadget baru, entah karena pingsannya puluhan orang gara-gara berdesak-desakan atau dari sisi jurnalistik, ini memang berita paling menarik yang bisa diwartakan mereka soal negeri kita dibanding hal-hal lain soal ekonomi, budaya, ketenagakerjaan apalagi soal politik. Tak usah saya sebutkan ya nama gadget tersebut, karena pembaca pasti sudah bisa menebaknya. Tak baik jadi agen promosi gratisan. Jadi selain sering bersitegang dengan Kemenkominfo soal penempatan server dan After Sales Service misalnya, gadget ini rupanya juga bisa menjadi salah satu sebab antrian yang bikin korban selain korban karena antri tiket sepakbola dan korban karena antri pembagian zakat. Ya betul, mungkin pers asing melihat ada keunikan di negeri kita. Padahal itu bukan keunikan kan ?

Lho apa hubungannya dengan judul tulisan diatas? Ya pasti ada. Pas menulis catatan ringan ini, saya memang sedang di Kota Revolusi, Yogya. Atau orang Yogya lebih bangga dengan sebutan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebutan Yogya sebagai Kota Revolusi memang beralasan, terutama ketika Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang masih bayi, awal Januari 1946 diputuskan dipindahkan sementara ke Yogyakarta karena dinilai sudah tidak aman bagi pimpinan negara. Sultan, Kesultanan Yogya dan seluruh elemen masyarakat Yogya menerima dengan penuh hormat serta bangga atas amanah ini. Presiden Sukarno, Wapres Hatta dan seluruh Kabinet yang sudah terbentuk sesaat setelah Proklamasi, seluruhnya pindah ke Kesultanan Yogya. Bahkan seluruh keluarga mereka pun ikut serta. Serta merta negeri Mataram inipun menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan sekaligus pemberitaan internasional. Itu sisi manisnya. Sisi pahitnya adalah Kota Yogya menjadi sasaran dua Agresi Militer Belanda di tahun 1947 dan 1948. Rakyat menjadi tameng hidup, pertempuran heroik terjadi dimana-mana, desa menjadi markas alam, kota menjadi bunker perlindungan dan Sultan Hamengkubuwono IX seringkali menjadi a true national leader in emergency. Beliau dan wilayahnya yang berdasar perjanjian dengan Belanda di tahun 1940 sebenarnya adalah negeri yang berdaulat penuh sesuai hukum internasional, pada September 1945 malah memilih menggadaikan masa depan kekuasaan politik dan wilayahnya dengan berdiri di belakang Sukarno-Hatta. Kecuali Tuhan, saat itu tak ada seorangpun yang tahu nasib Republik bayi itu. Jika tak ada pengakuan kedaulatan oleh Belanda di tahun 1949 di depan PBB, artinya Republik kembali dijajah Belanda dan Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian Kerajaan Belanda. Sesuatu yang bertolak belakang dan mengingkari perjuangan pendiri Dinasti Mataram, Hamengkubuwono I yang karena sikap kerasnya menentang Belanda, akhirnya tetap berhasil memiliki wilayah merdeka. Sebuah pengorbanan dan keteladanan kepemimpinan yang luar biasa dari Kanjeng Sultan IX ini untuk kelangsungan Indonesia di masa depan. Belum lagi harta Sultan HB IX yang dibagikan kepada keluarga para pejabat negara tersebut agar mereka tetap dapat menghidupi diri dan keluarga mereka. Mohon ya jangan dibandingkan dengan kualitas kepemimpinan sekarang. Jika cara berpikir korporasi saya gunakan, Sultan HB IX mungkin saat ini adalah pemegang saham utama perusahaan yang bernama Indonesia Raya ini.

Lalu apa hubungannya dengan Kota Mendoan? Bagi yang belum tahu, Mendoan adalah makanan khas Kota Purwokerto. Kota di selatan Jawa yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Makanan ini merupakan varian dari tempe. Cuma bentuknya lebih lebar dan tipis, serta biasanya dibungkus per dua buah. Makanan ini mantap sekali disajikan hangat-hangat ataupun panas. Pasangannya tentu saja cabe, sambel kecap atau bumbu pecel. Dihidangkan dengan teh panas, manis dan kental (nasgitel, panas legi kenthel; Jawa) dan diiringi hujan rintik-rintik, dijamin lidah orang darimanapun akan menyimpannya dalam memori kelezatan tiada tara. Ujung-ujungnya Mendoan akan menjadi favorit. Dan kota penghasilnya, Purwokerto, layak menyandang julukan Kota Mendoan. Kembali ke awal, yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah ternyata Yogyakarta bukanlah pilihan pertama pada saat usul Ibukota Republik perlu dipindah. Jadi kota manakah yang saat itu jadi pilihan pertama?

Jika anda menebaknya Purwokerto yang dipilih, memang betul demikian faktanya. Dalam otobiografi Bung Hatta, Memoar, yang diterbitkan ketika usianya hampir 80 tahun, Hatta menyebut dengan jelas fakta ini. Ketika sidang kabinet memutuskan Ibukota Republik dan para pimpinan negara harus dipindah, pimpinan tentara yang diwakili Oerip Sumohardjo selaku Kepala Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal TNI, dimintai pertimbangan atas hal ini dan menyampaikan usulan Kota Purwokerto sebagai Ibukota Negara sementara. Alasannya tentu ditinjau dari aspek militer seperti kondisi geografis, infrastruktur dan aspek pertahanan ketika diserbu. Tidak jelas darimana, usulan ini ternyata tidak disetujui dan ditetapkan Yogyakartalah yang menjadi Ibukota Negara sementara. Saya kira Presiden Sukarno memilih Yogyakarta karena aspek diplomatiknya sangat membantu perjuangan Republik di dunia internasional. Dan faktanya, dari sisi infrastruktur pun Yogyakarta juga jauh lebih memadai, meski memang lebih terbuka ketika menghadapi serangan udara. Dan sampai kinipun salah satu bagian Kesultanan Yogya yaitu Gedung Jene (Kuning) yang saat itu menjadi kediaman resmi Presiden Sukarno dari tahun 1946 – 1949 pun masih menjadi salah satu dari Istana Kepresidenan.

Kereta yang saya tunggu telah datang. Lamunan saya yang terbang puluhan tahun ke belakang ketika Yogya menjadi pusat perlawanan revolusioner, terhenti ketika suara Juru Perjalanan memecah keheningan malam di Stasiun Tugu. Meski tak sedahsyat sumbangan Yogya untuk Indonesia, rasanya boleh juga saya berbangga ternyata kota masa SMA saya, Purwokerto, pernah menjadi kandidat Ibukota Negara semasa revolusi. Yogya, pasti ku akan kembali…

Januar Setyo Widodo
(Uji coba upload dari mobile gadget)

***

Sehat dan efisiennya industri telekomunikasi dipengaruhi tidak saja oleh faktor berapa jumlah operator telekomunikasi yang ada, tapi juga tingkat ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), kemampuan (capability) dan kemauan (desirability) sarana dan prasarana telekomunikasi. Kondisi geografis negara kita yang amat berbeda dengan negara lain, tidak serta merta pula menjadikan gagasan konsolidasi operator mutlak diperlukan. Sehingga berapa jumlah operator ideal yang diperlukan, tidak bisa merujuk pada jumlah tertentu. Karena itu, pemerintah juga berkepentingan dengan rencana aksi korporasi Flexi dan Esia ini dalam kaitannya menjaga industri telekomunikasi tetap sehat dan efisien. Sepanjang empat faktor diatas belum terpenuhi dengan baik, maka industri telekomunikasi Indonesia masih bisa dimeriahkan dengan munculnya operator baru. Tentu dengan dimensi cakupan layanan dan teknologi tertentu. Apalagi jika model bisnis Virtual Network Operator (VNO), misalnya, menjadi model yang dikembangkan operator baru. Cukup fokus pada Customer Relationship Management (CRM), maka sebuah operator baru bisa saja berdiri. Dukungan jaringan yang diperlukan, dapat dilakukan dengan skema sewa pada operator-operator yang telah lebih dulu ada. Tak perlu melakukan investasi sendiri. Pada rencana merger atau akuisisi Flexi dan Esia, perlu kiranya kita membuka kembali lembaran sejarah munculnya operator CDMA di akhir tahun 2003 lalu. Tingginya tingkat investasi pada jaringan tetap telepon rumah atau PSTN (Public Switch Telephone Network) yang mencapai rata-rata USD 1000 per Satuan Sambungan Telepon (SST) saat itu dan dorongan pemerintah akan kebijakan teledensitas yang terus didengungkan, memaksa operator-operator yang ada di Indonesia saat itu berpikir kreatif. Dengan investasi tidak sampai seperempat investasi pada PSTN, hadirnya teknologi CDMA telah menjawab dua kebutuhan mendesak diatas. Karena itu, setelah lewat tujuh tahun teknologi CDMA digelar di Indonesia, pertanyaan yang patut dikemukakan adalah bagaimana kini kebijakan pemerintah dalam konteks mengawal tumbuh sehat dan efisiennya industri telekomunikasi? Jika ini yang jadi titik tolak wacana yang dikembangkan, maka sebenarnya isu merger ataupun akuisisi bukan bagian utama permasalahan industri telekomunikasi saat ini.

***

Sebagai perusahaan yang sama-sama sudah go public, jika merger atau akuisisi menjadi kebijakan yang akan ditempuh para operator yang akan melakukan aksi korporasi ini karena pendekatan bisnis, akan banyak muncul daftar pertanyaan utama yang mesti dijawab terlebih dahulu (due diligence). Meski Telkom adalah perusahaan publik, namun Telkom Flexi belum menjadi entitas perusahaan tersendiri layaknya Bakritel. Valuasi terhadap aset, pendapatan dan kewajiban (hutang) menjadi kritikal karena perbedaan dua entitas bisnis ini. Karena umum diketahui, aksi korporasi satu perusahaan terhadap perusahaan lain akan mengakibatkan neraca kedua perusahaan digabung (on balance sheet). Sehingga kalkulasi akhir apakah neraca menjadi positif atau negatif tentu menjadi hal prinsip. Karena itu, merger atau akuisisi ini sebenarnya belum terlalu diperlukan dikarenakan masih ada aksi korporasi lain yang lebih mudah dan murah, misalnya strategic partnership seperti halnya Smart dan Mobile-8 melalui SmartFren. Selain itu masyarakat justru masih diuntungkan dengan adanya kompetisi yang terjadi antar operator CDMA yang ada melalui tarif yang kompetitif dan konten layanan yang makin variatif.

Hal lain yang benar-benar harus dikelola dengan baik terkait rencana merger atau akuisis ini adalah masalah SDM. Meski sama-sama operator CDMA keduanya lahir dari sejarah yang berbeda. Kelahiran Telkom Flexi langsung melayani masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebuntuan layanan jaringan tetap dengan ijin layanan bergerak terbatas (fixed wireless acces). Sementara Bakritel Esia berangkat dari ijin layanan di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Meski sekarang sudah memiliki ijin operasional nasional, Esia terlihat masih sangat fokus ‘bercocok tanam’ di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menjadi ladang garapan awalnya. Jumlah SDM Telkom Flexi setidaknya 1500 karyawan, sementara Bakritel Esia memiliki sedikitnya 1752 karyawan (Bakritel Annual Report 2009). Perbedaan latar belakang keduanya, menciptakan value individu dan budaya yang berbeda. Telkom Flexi dimiliki pemerintah melalui Telkom. Sementara Bakritel Esia dimiliki pihak swasta. Perbedaan kepemilikan ini juga membawa konsekuensi hukum kelak jika aksi korporasi dilakukan. Ada potensi benturan budaya dan kemungkinan rasionalisasi karyawan (lay off) mengingat besarnya SDM hasil aksi korporasi. Perusahaan baru hasil aksi korporasi pun masih digayuti ketidakjelasan masa depannya. Misalnya, jika mayoritas dimiliki Telkom, maka negara masih ada kemungkinan memiliki kontrol terhadap perusahaan baru ini. Namun jika mayoritas dimiliki Bakritel Esia, siapa yang bisa menjamin bahwa kemudian tak ada aksi korporasi berikutnya untuk menjual perusahaan baru tersebut misalnya ? Ini mengingatkan kita pada trauma penjualan Indosat tahun 2002 lalu kepada Singapura yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan Indosat kepada pihak swasta (asing).

Karena itu, bagian terpenting dan utama dari rencana ini adalah memastikan bahwa seluruh pihak (stake holder) dua perusahaan tersebut yang meliputi pemegang saham, mitra dan karyawan dapat memahami dan menerima dengan baik bahwa semua agenda aksi korporasi dilakukan transparan dan layak secara bisnis, peraturan perundangan maupun pilihan terhadap teknologi terkini sehingga tidak berpotensi merugikan banyak pihak. Hindari merger ataupun akuisisi jika pada akhirnya menciptakan blunder di masa depan.***

JANUAR SETYO WIDODO

Oleh JANUAR SETYO WIDODO

Pada inspeksi mendadak (sidak) saat memantau arus balik Idulfitri 1431 H di Pos Polisi AJU Cikopo, Jumat (17/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah besar. Kemarahan beliau terjadi ketika telekonferensi yang sedang berlangsung dengan Kapolda Jabar terputus tanpa dapat segera tertangani (instant recovery). Seketika Presiden meminta dua petinggi operator terbesar di Indonesia, Dirut Telkom dan Dirut Telkomsel dihadirkan dengan pesan tegas yang tertangkap seluruh media yang meliput presiden agar keduanya tidak terlalu lama duduk di belakang meja dan sering turun ke lapangan.

Perintah Presiden ini — berdasarkan liputan media massa dan elektronik — disebabkan Presiden menerima laporan terjadinya gangguan pada telekonferensi yang sedang berlangsung karena kegagalan layanan dua operator tersebut.

Kemarahan presiden yang tertangkap jelas, baik secara verbal maupun visual ini tentu memancing reaksi dari segenap pihak. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengirimkan teguran tertulis kepada kedua operator tersebut, meski menteri teknis, Menkominfo mengatakan kegagalan teknis sebenarnya hal yang biasa terjadi. Kemudian, Telkom dan Telkomsel telah memberikan penjelasan bagaimana permasalahan tersebut terjadi. Tulisan singkat ini tidak akan memperuncing permasalahan tersebut dan mencari siapa yang salah dan benar.

Model komunikasi

Roy M. Berko, Andrew D. Wolvin, dan Darlyn R. Wolvin dalam bukunya Communicating (1995) memaparkan tiga model komunikasi, yaitu model linear (komunikasi satu arah), model interaksional (komunikasi dua arah), dan model transaksional (komunikasi multiarah).

Meski komunikasi satu arah sering diperlukan, efektivitasnya sering sangat terbatas. Model ini cenderung “mengingkari” peran penting pendengar dalam menanggapi (dan karenanya juga dalam memengaruhi) pengirim serta pesan untuk memberikan umpan balik. Padahal, umpan balik ini memungkinkan pengirim memeriksa apakah suatu perintah dimengerti, suatu kebijakan diterima, pesan cukup jelas, saluran terbuka.

Tanpa perlu mengelaborasi dua model berikutnya secara terperinci, tampaknya model komunikasi seperti inilah yang sebenarnya kemarin terjadi pada kasus Cikopo. Karena semua informasi sudah dirasa cukup, Presiden langsung menetapkan “kebijakan” untuk menyelesaikan matinya telekonferensi yang sedang diikuti beliau dengan “menegur` di muka publik dua petinggi operator itu.

Model komunikasi berikutnya yang kemudian memperhitungkan umpan balik adalah model interaksional. Pandangan berikutnya tentang model komunikasi adalah gagasan bahwa komunikasi pada hakikatnya merupakan transaksi pada saat sumber dan penerima memainkan peran yang dapat saling dipertukarkan di seluruh tindakan komunikasi. Model komunikasi inilah yang diyakini mampu membangun kesadaran kedua belah pihak dan kemudian diharapkan memberikan hasil yang disepakati bersama, baik untuk masalah individual, institusional, bahkan sosial.

Kemarahan yang tepat

Kemarahan Presiden pada hakikatnya harus dipandang sebagai casus belli atau kejadian yang dapat digunakan sebagai justifikasi untuk “kemarahan” berikutnya. Jika kemarahan Presiden yang merupakan penanggung jawab tertinggi penyelenggara negara karena pemahaman dia soal betapa pentingnya moda komunikasi pada saat krusial seperti Idulfitri 1431 H lalu yang tidak boleh cacat sedikit pun, kita berharap Presiden — dan jajarannya — pun kemudian akan memiliki kemarahan yang sama terhadap berbagai layanan publik yang kini kian menjadi sorotan dan bisa-bisa memakan korban. Contohnya, kejadian matinya listrik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (dua kali di bulan Agustus) dan satu kali pada hari Jumat (17/9) bersamaan dengan peristiwa terputusnya telekonferensi di Cikopo.

Tidak hanya ratusan penerbangan yang tertunda hanya karena matinya listrik beberapa saat itu, tetapi juga kecelakaan massal yang mungkin saja terjadi jika air traffic control (ATC) pun ikut mati dan sistem pengganti (back up system) kelistrikan tidak berfungsi. Sampai saat ini, Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Soekarno-Hatta masih menyelidiki penyebab matinya listrik bandara yang ketiga kalinya ini.

Yang tak lekang dari ingatan kita tentunya amblesnya Jln. L.L.R.E Martadinata di Jakarta Utara sepanjang 103 meter yang kemudian memicu analisis bahwa jalan-jalan di Jakarta pun sebenarnya rawan ambles baik karena persoalan konstruksi maupun abrasi air laut.

Kita berharap, presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, memiliki “kemarahan” yang sama dan konsisten terhadap semua layanan yang dibiayai pajak masyarakat yang juga memiliki kategori layanan publik. Karena kita percaya, justru kemarahan yang tepat dan proporsional itulah yang dapat menjadi terapi bangsa ini untuk mulai mengurai segala permasalahan yang terjadi. Semoga. ***

Penulis, pengamat telekomunikasi dan Ketua DPW Sekar Telkom Wilayah Khusus (Wilsus), weblog: www.januarsw.com.

***

Gelaran akbar ini pertama kalinya buat IKA ITS. Mendatangkan seorang Wapres dan beberapa Menteri di satu even untuk membahas persoalan bangsa adalah hal cukup berat. Dirancang hampir dua tahun, gelaran ini akhirnya terwujud. Sebagai salah satu SC yang membidangi sektor ICT sesuai background saya, banyak hal berkesan dari gelaran ini. Rapat-rapat SC yang digelar hampir tiap minggu di Jakarta, menyisakan kenangan buat saya. Rapat yang melibatkan banyak senior saya dari berbagai background profesi ini menunjukkan pada saya, bahwa kekuatan terbesar dari sebuah keberhasilan adalah keyakinan akan keberhasilan itu sendiri. Disamping tentu saja, komitmen para penyelenggaranya. Seorang senior saya salah satu pimpinan perusahaan perminyakan swasta nasional, tekun sekali mengikuti rapat-rapat SC yang seringkali berakhir mendekati pergantian hari. Beliau selalu hadir. Malahan saya justru baru intens hadir di rapat-rapat SC sebulan sebelum pelaksanaan. Sebelumnya, koordinasi lebih sering saya ikuti melalui e-mail dan SMS. Saya terinspirasi sekali dengan beliau. Senior lainnya, politikus dari salah satu partai tiga besar pemenang Pemilu 2009, juga intens mengikuti setiap rapat SC yang digelar. Rapat SC terakhir sebelum penyelenggaraan malah digelar di kantornya Gedung DPR RI. Itu hanya dua yang saya ceritakan dari beberapa rekan SC lain yang meski tidak intens mengikuti rapat-rapat SC, tapi pasti memiliki kontribusi besar akan suksesnya gelaran lalu.

***

Gelaran yang besar pasti menyisakan cerita tak terlupakan dibaliknya. Pada rapat SC terakhir, setelah lima sektor tuntas diulas dan dibahas, persoalan yang dibahas justru masalah yang dihadapi Organizing Committee (OC) yakni mengenai lokasi Pembukaan Busum 2010 IKA ITS yang sudah dipastikan dibuka Pak Boediono, Wapres RI. Protokoler istana memang memiliki code of conduct sendiri. Pilihan tempat pembukaan ternyata menjadi dua. Pertama, dan ini harapan Panitia, dibuka langsung di Hotel Ritz Carlton. Pilihan kedua, dan ini muncul belakangan, justru dibuka di Istana Wapres, di Jalan kebon Sirih itu. Pilihan pertama membutuhkan prasyarat bahwa ballroom Ritz Carlton harus penuh yang berarti, menurut hitungan Protokol Istana, minimal dibutuhkan sekitar 500 orang. Jika kurang dari itu, maka jatuhlah pilihan kedua yakni pembukaan akan dilaksanakan di Istana Wapres yang berkapasitas 250 orang. Jika pilihan pertama yang dipenuhi panitia, hadangan terbesar cuma satu yaitu bagaimana memastikan gelaran ini bisa dihadiri minimal 500 orang. Tapi jika pilihan kedua yang diambil, yang menghadang panitia jadi dua : bagaimana mengubah informasi pelaksanaan pembukaan menjadi di Istana Wapres sementara di undangan yang tersebar sudah dicetak di Ritz Carlton, dan bagaimana ‘membagi’ peserta di kedua tempat yakni sebagian di Istana Wapres yang hanya berkapasitas sekitar 250 orang dan sebagian lagi di hotel Ritz Carlton bagi yang sudah terlanjur datang ke Ritz Carlton. Tapi tak mungkin yang ‘ditinggal’ di Ritz Carlton juga tak bisa mengikuti acara pembukaan. Maka, muncullah gagasan menggunakan teknologi video conference antara Istana Wapres dan ballroom Ritz Carlton. Putusan yang sulit, mengingat gelaran akbar tinggal empat hari, dan salah satu operator telekomunikasi yang dihubungi menyatakan tak sanggup memenuhi permintaan panitia. Malam itu, pada rapat SC yang terakhir, SC   memutuskan pembukaan tetap di Ritz Carlton.

***

Begitulah….Saya katakan melalui SMS kepada salah satu senior saya yang di OC menanggapi kekhawatirannya, bahwa yang sekarang kita lakukan hanyalah berusaha keras mendistribusikan undangan yang ada di sisa-sisa waktu dan berdoa dengan segenap keyakinan bahwa pada saatnya, Tuhan akan turun tangan. Tapi tentu tak seperti ‘Tangan Tuhan’ Diego Maradona di Final Piala Dunia 1986 yang membantunya memasukkan gol ke gawang Pieter Shilton dari Inggris dan membawa Argentina jadi Juara Dunia.

Seperti kata Prof. Yohannes Surya, pengasuh para Juara Olimpiade Fisika, jika keyakinan sudah sangat kuat, maka tak ada pilihan bahkan alam semesta pun turut mendukung… Wallahu’alam.

JANUAR SETYO WIDODO

Ya, Piala Dunia sejak dulu memang pelepas penat. Tidak hanya bagi penggila bola, bahkan bagi yang tak suka bola pun Piala Dunia memberikan pengaruh. Paling tidak, penjadwalan ulang tidur dan ekstra pengeluaran untuk teman menonton. Afrika Selatan memang fenomenal. Setelah menyelesaikan rekonsialisi nasional antara korban politik apartheid dan pelakunya, Negara ini terus berbenah menuju masa depan. Lupakan segregasi ras, lupakan pertikaian dan pembunuhan. Songsong kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dan persetujuan FIFA untuk menjadikan Afrika Selatan sebagai penyelenggara bisa jadi milestone rakyat Afrika Selatan khususnya dan bagi benua Afrika bahwa mereka sudah mampu menggelar pesta skala dunia ini. Meski Nelson Mandela yang berpengaruh besar pada terpilihnya Afrika Selatan sebagai penyelenggara tak hadir pada pembukaan karena cucunya kecelakaan, even besar ini memang begitu membanggakan bangsa ras Negroid di manapun ia berada.

***

Beberapa waktu lalu, di jalan-jalan ibukota terpasang spanduk sangat menantang. Spanduk itu berisi permintaan dukungan kepada masyarakat agar tahun 2022 Indonesia bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia. Tahun 2022 itu artinya dua belas tahun lagi atau tiga kali perhelatan piala dunia dilaksanakan, tiga kali ganti Presiden (kalau presidennya tidak dua kali menjabat),  baru Indonesia jadi tuan rumah. Tapi entah kenapa, pemerintah tak menyetujui gagasan itu. Konon, PSSI diminta fokus dulu membenahi dulu sistem dan prestasi bola Indonesia dulu, baru mikir soal dunia. Mungkin PSSI disuruh memberesi dulu dari soal supporter yang gampang rusuh, sampai korupsi yang menghancurkan internal PSSI. Mungkin pemerintah khawatir, karut marut persepakbolaan Indonesia bakal mempengaruhi persepsi FIFA (dan berarti persepsi dunia) soal kemampuan Indonesia. Ya sudah, raiblah spanduk-spanduk itu kini…Padahal, 2022 itu dua belas tahun lagi lho, bukan tiga atau empat tahun…

Tahun 1962 Bung Karno menyatakan akan  mengadakan Olimpiade tandingan. Ceritanya, pada Asian Games 1962 di Jakarta, Indonesia melarang keikutsertaan Taiwan dan Israel. Pelarangan keduanya karena solidaritas. Yang satu solider dengan Cina, karena saat itu poros kita memang Jakarta-Peking dan Cina masih bermasalah dengan status kedaulatan Taiwan, bahkan sampai sekarang. Pelarangan Israel, jelas karena solidaritas kita pada Palestina. Rupanya, pelarangan ini diprotes oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). IOC mempertanyakan legitimasi Asian Games di  Jakarta itu. Bahkan Federasi Asian Games yang diketuai IOC juga menskors Indonesia untuk tidak dapat mengikuti Olimpiade karena kedua Negara tersebut,kata IOC, anggota resmi PBB. Tentu kita tahu sikap tegas Bung Besar ini. Ia tak bisa dilarang dan diancam begitu saja, apalagi jika menyangkut martabat negeri yang ia perjuangkan sejak muda ini. Ia marah dan memutuskan Indonesia keluar dari IOC dan menuduhnya sebagai antek imperialisme. Tidak hanya itu, Sukarno pun memutuskan akan membuat Olimpiade tandingan dengan nama GANEFO (Games of The New Emerging Forces).  Untuk memujudkannya, dibangunlah Stadion Senayan – yang kini bernama gelora Bung Karno – yang konon saat itu dibangun dengan konstruksi atap sarang burung  termaju di jamannya. Arsitek dan insyurnya, dibantu Uni Sovyet yang kini sudah almarhum. Dananya diambil dari retribusi rakyat. Dari mulai parkir, tiket bioskop dan lain-lain. Bersamaan waktunya, dibangun pula Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi serta pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Moh Thamrin dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Akhirnya mimpi besar Soekarno untuk sejajar dengan bangsa-bangsa barat kolonialis terwujud. GANEFO terselenggara dengan sukses di akhir tahun 1963  yang diikuti 2200 atlit dari 48 negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa dengan diliput sekitar 450 wartawan asing. Memang GANEFO diboikot negara-negara barat. Tak ada berita Ganefo disana, tapi saat itu Indonesia memang banyak teman, dihormati kawan dan jadinya memang disegani lawan, sehingga kecuali negara-negara barat, saat itu Ganefo menjadi news of the world.  Dengan mengusung semboyan Maju Terus Pantang Mundur  ! (Onward, No Retreat !), GANEFO sukses besar. Saya yang lahir dari generasi 70-an masih ingat, begitu masyhurnya GANEFO ini, bahkan salah satu guru SMP saya, di sebuah sekolah di kecamatan kecil, memiliki nama akhir yang terinspirasi dari nama games dunia made in Indonesia ini. Tentu saja yang huruf “ o” diganti “ i ”, karena ia seorang ibu guru. Luar biasa.

Sayangnya, kondisi politik Indonesia, akhirnya membuat rencana pelaksanaan GANEFO ke-2 di tahun 1967 di Kairo, Mesir dibatalkan.

***

Betul kata Bung Karno, pada akhirnya olah raga memang tak bisa dipisahkan dari politik. Hitler pada Olimpiade Berlin 1936, ketika supremasi bangsa Aria jadi ideologi tak mau menjabat tangan Jesse Owen sang pelari pemenang dari Amerika Serkat yang berkulit hitam yang mengalahkan atlit Jerman. Olimpiade Munich 1976, bahkan diwarnai penculikan dengan latar belakang konflik Palestina – Israel. Jadi, jika olah raga juga politik, mestinya pemerintah kita tak perlu ragu-ragu mendukung gagasan Piala Dunia Indonesia di tahun 2022. Justru pencanangan ini akan membuat  kita terpacu, fokus dan mati-matian membuktikan bahwa Indonesia bisa bikin even bola dunia, bukan cuma bisa kirim TKI dunia atau malah masyhur karena video artis yang syur. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sunguh, akan berhasil.

Ah, itu kan kalau kita bukan bangsa tempe. Wallahu’alam.

JANUAR SETYO WIDODO

Baiklah, saya setuju bahwa menulis memang tidak mudah meskipun tidak sulit juga. Ada ungkapan yang menarik jika mau menulis. Begini, mulailah menulis dengan hati, dan akhiri dengan pikiran.

Saya rasa ungkapan – yang saya lupa dari mana – itu memang tepat. Menggambarkan bagaimana sebuah tulisan harus mulai dirangkai. Nah, yang di hati saya saat ini adalah keprihatinan mendalam munculnya rekaman video dewasa yang melibatkan dua selebriti papan atas negeri ini yang konon dimulai disebarkan dari situs jejaring sosial paling beken, Facebook. Tak hanya itu. Pembahasannya yang berhari-hari dan memakan slot cukup banyak di segmen Infotainment, seringkali membuat saya harus memindahnya ketika si kecil buah hatiku tiba-tiba ikut menonton. Ah, ada-ada saja dunia hiburan Indonesia…

Lantas, adakah cara atau tip yang baik menggunakan Facebook ?

Berdasarkan pengalaman menggunakan situs jejaring sosial Facebook selama ini, beberapa hal yang saya catat perlu disadari dan dipersiapkan ketika bergabung di dalamnya adalah :

1.  Open Mind. Berpikirlah secara terbuka di sebuah situs jejaring sosial. Artinya, bersiaplah menghadapi situasi apapun karena sebuah komentar, foto, maupun video yang didalamnya melibatkan kita. Sadarilah bahwa Facebook sebenarnya sebuah ‘comment market’ alias pasar pendapat dari beragam orang dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki. Makin banyak teman, tentu makin banyak komentar yang akan timbul. Tak perlu marah atau tersinggung terhadap sebuah komentar, tapi tak perlu ragu menggunakan fasilitas remove (buang) jika sebuah komentar benar-benar tak layak ditampilkan. Sebagaimana mereka berhak berkomentar, kitapun berhak pula membatalkan komentar mereka.
2. Keep Your Style. Jagalah style anda secara konsisten, baik di dunia nyata (off line) maupun di dunia maya (on line). Menjaga style, bukan berarti menjaga imaji (bahasa pertemanan, jaim atau jaga image), berpura-pura ataupun menipu orang lain. Itu hal yang sama sekali berbeda. Menjaga style pada dasarnya memperkuat karakter kita. Terkadang, dunia jejaring sosial menjadi pelarian kita, namun lebih baik jika tetap berpandangan bahwa jejaring sosial tetaplah memiliki standar etika tertentu. Tiap orang akhirnya bisa menilai kita.
3. Make Your Goal. Tetapkan tujuan berjejaring sosial. Ketika kita sudah menetapkan untuk apa kita memiliki sebuah akun pertemanan, maka poin pertama dan kedua diatas, makin relevan. Karena sebuah akun yang dibuat semata-mata untuk mengikuti trend, tentu berbeda jika dimaksudkan untuk bersilaturahmi alias melanjutkan pertemanan, persahabatan ataupun bahkan untuk tujuan bisnis. Atau tujuan politik sekalipun. Apalagi, jika dihubungkan dengan kasus video dewasa baru-baru ini, jelas akun Facebook yang dibuat memang hanya bertujuan khusus untuk ‘membunuh karakter’ kedua selebriti tersebut. Karena tak lama setelah kasus itu meledak di media utama (mainstream media), akun tersebut tak pernah terlihat dirawat.
4. Maintain It. Terakhir, sesibuk apa pun atau sebaliknya, selonggar apa pun waktu kita, tetaplah rawat akun yang kita miliki. Seperti kebun bunga, jika sudah terlalu banyak rumput liar dan bahkan hama, segera lakukan perawatan secukupnya jikalau tak mau menjadikan kebun bunga dan ilalang bercampur. Karena itu, meng-up date status dan memberi komentar secukupnya juga bagian paling sederhana merawat akun kita. Meski tak perlu juga memaksa menulis sebuah status ataupun berkomentar jika memang tak perlu atau tak siap menulis sebuah status atau komentar. Atau, bisa juga mulai melakukan seleksi pada ‘teman-teman maya’ kita jika dirasakan memang perlu.

Sedikit catatan diatas, akan mengawali kembali aktifitas menulis saya.

Semoga bermanfaat.

JANUAR SETYO WIDODO

Saya memutuskan untuk bergabung dengan Facebook 14 Februari lalu, setelah beberapa kali mendapat undangan beberapa rekan. Ini adalah pengalaman pertama saya memanfaatkan situs jejaring sosial dan kemudian memiliki akunnya. Facebook, sebagaimana sering diceritakan memang layak diminati. Selain memiliki banyak aplikasi menarik, satu hal yang kemudian menjadi nilai lebih dibanding situs jejaring sosial adalah kultur yang dibangun Facebook dengan keaslian identitas pemilik akun. Meski di dunia cyber, keaslian identitas bisa saja masih bisa dipertanyakan, tapi hal ini masih dijaga oleh tim pengembang Facebook dan tentu saja komunitas pengguna Facebook. Tak heran, beberapa pemilik akun Facebook adalah birokrat, tokoh masyarakat, politisi dan tentu saja para selebritas. Sepanjang pengalaman saya sampai dengan saat ini, kultur yang dibangun Facebook dengan keaslian identitas pemilik akun, benar-benar membawa kepada pengalaman baru. Saya misalnya, ‘bertemu’ kembali dengan rekan satu SD yang sudah tidak bertemu semenjak 25 tahun lalu. Yang nampaknya nyaris mustahil terjadi tanpa bantuan Facebook dengan kultur keaslian identitas yang dimilikinya. Belum lagi, kelengkapan identitas itu bisa diperkuat dengan isian info dan profil pemilik akun yang dilengkapi sederet foto pengingat. Begitulah, selapis demi selapis, tumpukan memori yang terjadi bertahun-tahun lalu yang menempel pada diri kita dan kawan-kawan di setiap tingkatan komunitas ataupun lingkungan yang pernah kita lalui hingga detik ini, hadir kembali bagai film flashback yang diputar pelan-pelan mundur ke belakang. Keceriaan masa SMA, kenangan-kenangan lucu di masa SD maupun cerita-cerita konyol ketika mahasiswa, mengalir begitu saja seketika pada saat rekan ‘masa lalu’ kita itu memuat foto jaman dulu (jadul) yang ketika itu kita masih ‘bocah dan culun’ plus komentar-komentar pelengkap penderitanya. Nampaknya, putaran waktu ke belakang dengan segala aksesoris yang menempel inilah sebenarnya yang menjadi keasyikan tersendiri bagi pemilik akun Facebook.

Facebook memang menciptakan fenomena. Namun sebagaimana sifat komplementer alam semesta : ada proton (unsur atom bermuatan positif), ada pula elektron (unsur atom bermuatan negatif). Facebook juga memiliki sisi gelap, untuk tidak disebut sebagai sisi buruk.

Beberapa hal yang bisa saya catat sebagai sisi yang perlu diwaspadai adalah sebagai berikut :

1. Broadcast effect : fasilitas wall yang dimiliki Facebook memungkinkan tiap orang yang telah berteman membaca dialog yang kita lakukan di wall. Sebagaimana tiap orang bisa membaca apa pun yang tertulis di sebuah tembok (wall) yang kita lewati. Bagi sebagian orang, ini bisa menciptakan kondisi seperti ‘kuping dan mata Superman’, apapun yang ditulis dan dibicarakan, seketika sampai kepada seluruh kawan yang ada. Cara terbaik memanfaatkan wall adalah mempelajari privacy setting. Ada yang menutup sama sekali fasilitas wall, tapi ada juga yang hanya membuka bagi yang menulis, namun jawaban kita sebagai pemilik akun, tak ditampilkan. Untungnya Facebook masih menyediakan fasilitas message yang masih menjaga percakapan hanya terjadi diantara pengguna message. Persis seperti fasilitas e-mail yang kita miliki.
2. Self-Explore effect : tak dapat dipungkiri, Facebook pada akhirnya menjadi etalase pribadi paling efektif. Dalam bahasa pertemanan, Facebook bisa menjadi tempat menampilkan citra kesempurnaan diri bahkan sampai tingkat yang sangat detil dan sempurna (narcism) utamanya melalui rangkaian foto-foto yang melengkapi profile pemilik akun. Bagi yang menyadari narcism sulit dilakukan di dunia off-line (baca : dunia nyata), Facebook-lah tempatnya. Namun, bisa jadi malah sebaliknya bahwa bahkan di dunia online pun seseorang ternyata tidak juga bisa ‘memperbaiki citra diri’ mereka. Artinya, tetap saja humor dan lelucon yang sering dilakukan secara off-line, tetap mengikutinya di dunia online juga. Sah-sah saja. Karena akun Facebook adalah milik anda sendiri, maka andalah sutradara sekaligus investornya. Saran terbaik adalah tetap menjadi diri sendiri.
3. Addiction effect : sulit mengingkari bahwa Facebook dengan segala fasilitasnya bisa menjadikan pemilik akun ketagihan. Sering kita baca ulasan di media bagaimana seorang pemilik akun Facebook begitu ketagihan, karena akhirnya dimanapun ia berada maka koneksi Facebook menjadi perhatiannya dari mulai berangkat kantor, di jalan, di kantor bahkan sampai kembali ke rumah. Pusat perhatiannya adalah Facebook. Dalam beberapa hal mungkin ini bisa mempengaruhi produktifitas kita. Bahkan penggunaan perangkat tertentu yang dengan cerdik memanfaatkan koneksitas antara lain dengan Facebook ini, bisa-bisa menciptakan autisme sosial : dimana saja, kapan saja asyik memainkan jemarinya hingga tanpa sadar lift yang ia tumpangi telah menyisakan ia seorang diri. Sebuah video kiriman rekan di Facebook saya berisi puisi sang anak tentang ibunya yang tiba-tiba mengidap ‘autisme’ setelah mengenal Facebook, bahkan sampai diibaratkan sang ibu akan membawa laptopnya ke surga karena tak mau kehilangan kontak dengan Facebook. Facebook memang mendekatkan yang jauh, tapi terkadang menjauhkan yang sudah dekat.
4. Intelligence effect : dengan berbagai kemudahan mendapatkan informasi, Facebook memang bisa menjadi ‘agen rahasia’ bagi orang lain. Itulah yang kemudian memunculkan cerita sendu (bahkan seram) para pemilik akun : pasangan yang bercerai karena pengingkaran status, pembunuhan pasangan gay karena cemburu (terjadi di Bandung), dan lain-lain. Buku Step by Step Facebook karya Sartika Kurniali mencatat beberapa kasus nyata yang terjadi sebagai akibat penggunaan Facebook. Karena itu banyaknya teman ‘maya’ yang dihimpun bukanlah sebuah ukuran. Saran terbaik memang tetap selektif melakukan proses add friend maupun confirm friend.

Namun Facebook adalah alat, bukan tujuan. Tetaplah pemilik akun sebagai man behind the gun. Semua tergantung pemilik akunnya. Sangat banyak hal positif yang ditawarkan Facebook jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Grup diskusi yang membahas tema tertentu, petisi (cause) yang melakukan aksi terhadap sebuah isu, pages yang dibuat khusus pengguna Facebook yang berisi informasi lengkap sebuah topik (tokoh, institusi, hobi, dan lain-lain) untuk memperkaya wawasan, kuis yang terkadang sangat menghibur di tengah rutinitas pekerjaan dan tentu saja media silaturahmi yang sangat murah dengan para kolega.

Jadi mau narsis, mau serius, mau biasa-biasa saja ataupun mau kampanye, monggo saja. Kata sebuah iklan, ‘enjoy aja…’ ***

JANUAR SETYO WIDODO

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang baru telah diumumkan (Bisnis Indonesia, 5 Februari 2009). Satu anggota muka lama, keempat lainnya baru serta berlatar akademis. Kelimanya mewakili masyarakat dan bersama satu orang wakil Pemerintah akan membentuk Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT). KRT ini bersama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjadi BRTI. Badan yang akan tetap diketuai Pemerintah yaitu Dirjen Postel ini, diharapkan mampu memberi semangat baru penyelenggaraan industri telekomunikasi saat ini. Dengan pasar yang masih besar dan menjanjikan, peran BRTI tentu menjadi sangat penting terkait dengan berbagai persoalan yang akan timbul di industri telekomunikasi. BRTI yang lalu telah memberikan sumbangsihnya, meski belum optimal. Karena masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dibereskan.

BRTI pertama kali dibentuk melalui Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan No. KM. 31 Tahun 2003. Di dalam KM ini disebutkan bahwa maksud ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Fungsi pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi meliputi perijinan, standar kinerja operasi, standar kualitas layanan, biaya interkoneksi dan standar alat dan perangkat telekomunikasi. Untuk fungsi pengawasan, BRTI diberi kewenangan perihal kinerja operasi (pada suatu operator), persaingan usaha serta penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. Pada fungsi pengendalian antara lain penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi serta penerapan standar kualitas layanan.

Fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian ini kian penting mengingat pasar telekomunikasi telah diramaikan oleh operator jaringan tetap maupun bergerak lebih dari sepuluh operator. Sebuah perkembangan yang luar biasa pesat dibandingkan pada saat KM tersebut pertama kali dikeluarkan.

Peran yang masih kuat disorot oleh operator adalah mampukah BRTI menjadi wasit bagi berbagai kemungkinan permasalahan yang bakal timbul. Sebagai wasit, tentunya BRTI harus netral namun tegas. Peran netral ini masih menjadi sorotan mengingat keberadaan Pemerintah melalui Dirjen Postel yang ex officio menjadi Ketua BRTI sehingga hanya menjadi kepanjangan tangan kepentingan Pemerintah. Jika ditarik dari filosofi pendiriannya, memang BRTI juga diharapkan menjadi semacam lembaga penyelesaian konflik (dispute tribunal) karena itu unsur pembentuknya pun kombinasi dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Dengan kondisi pasar telekomunikasi Indonesia yang multi operator, akibat langsung kompetisi yang sengit tentu membuat BRTI kerap pula bersinggungan peran dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mana yang menjadi ranah BRTI, mana yang menjadi ranah KPPU pada suatu konflik yang terkait dengan kegiatan usaha, terkadang menjadi tumpang tindih. Sebagaimana kasus kepemilikan Qatar Telcom pada Indosat beberapa lalu.

BRTI jelas bukan lembaga peradilan. Namun peran pengendalian yang diembannya mau tidak mau dapat membawa BRTI kepada fungsi seperti ini. Sebagaimana Di India, misalnya, konflik yang terjadi antara pelanggan dengan operator, antar operator dan antara operator dan pemerintah diselesaikan melalui semacam lembaga penyelesaian dispute atau Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) meski sudah ada lembaga semacam BRTI yaitu TRAI (The Telecommunication Regulatory Authority of India).

Tantangan

Industri telekomunikasi Indonesia belum memasuki fase jenuh. Data Dirjen Postel menunjukkan bahwa pada Juni 2008 lalu, pasar ritel telekomunikasi Indonesia terdiri dari total pelanggan PSTN (Public Switch Telephone Network) atau telepon rumah sebanyak 8,7 juta total pelanggan jaringan bergerak terbatas atau FWA (Fixed Wireless Access) 12,7 juta, dan pelanggan seluler sebesar 134,6 juta. Jika kesemuanya dihitung untuk melihat teledensitasnya, maka berturut-turut teledensitasnya adalah 3,86% untuk PSTN, 5,64 % untuk FWA dan 50,34% untuk seluler dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2007 oleh BPS sebesar 224,9 juta orang. Pelaku industri telekomunikasi selain para operator adalah vendor terminal, perangkat data komunikasi atau CPE (Customer Premises Equipment), penyedia isi (content provider) serta penyedia infrastruktur telekomunikasi. Berdasarkan Financial Statement yang sudah dipublikasikan, kita dapat memperkirakan berapa besarkah uang yang berputar di industri telekomunikasi Indonesia saaat ini. Pada triwulan ke-3 2008 lalu total Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 5 operator besar (Telkom Group, Indosat, Excelcom, Mobile-8 dan Bakrie Telecom) adalah sebesar kurang lebih Rp 69,42 triliun. Jumlah uang ini akan lebih besar lagi jika menghitung industri pendukungnya seperti uang hasil penjualan content Ring Back Tone yang ternyata merupakan pendapatan yang justru lebih besar bagi artis pemilik lagu jika dibandingkan hasil penjualan album mereka. Hal-hal diatas adalah tantangan bagi para anggota BRTI yang baru dalam mengembangkan industri telekomunikasi ke depan. Meski krisis keuangan global masih menghantui, namun industri telekomunikasi relatif masih bisa bertahan.

Harapan

Latar belakang anggota baru KRT yang kesemuanya akademis, tidak mengurangi keyakinan kita bahwa tugas-tugas besar kedepan menjaga dinamika industri telekomunikasi diatas akan tetap dapat dijalankan. Juga, adaptasi dengan berbagai persoalan teknis dan operasional yang dihadapi para pelaku industri akan mampu segera diikuti para anggota baru BRTI tersebut. Ke depan, persoalan seperti perobohan menara di Kabupaten Badung, Bali oleh Pemda Badung beberapa waktu lalu dengan alasan mereka telah memiliki perjanjian kerja sama dengan sebuah provider menara, bukan tidak mungkin akan terjadi di daerah lain atas nama kebijakan otonomi daerah. BRTI baru ini juga digantungi harapan agar regulasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) akan makin adaptif dan sesuai dengan perkembangan mutakhir teknologi telekomunikasi yang makin konvergen dengan teknologi informasi. Juga pengawalan antara lain terhadap kebujakan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT), kebijakan televisi digital, WiMAX dan terpenting adalah terjaganya kualitas layanan merupakan hal-hal yang diharapkan menjadi perhatian serius. Harapan lainnya adalah bagaimanapun para anggota KRT harus tetap mampu menjaga independensi meski Ketua-nya adalah Pemerintah. Sehingga tetap mampu mengambil keputusan dengan kualitas profesional terbaik demi kepentingan masyarakat luas yang diwakilinya. Kualitas keputusan yang dihasilkannya, akan menentukan tingkat kepercayaan pelaku industri baik para operator, vendor maupun masyarakat pengguna jasa.***